UU HPP Berikan Pemerintah Atasi Gangguan Akibat Covid-19

Sumber: Kementerian Keuangan

(Teknosignal – Economy & Business) – “Pajak merupakan instrumen utama dan penting dalam mengelola suatu negara dan perekonomian. Oleh karena itu, pajak merupakan instrumen yang harus benar-benar dirancang dan dilaksanakan serta dikelola dengan baik,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Kick Off Sosialisasi UU HPP, Jumat (19/11).

Dalam kesempatan yang sama, ia menegaskan bahwa Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan ketentuan bagi pemerintah dalam mengatasi gangguan atau guncangan luar biasa yang diakibatkan oleh Covid-19.

Menkeu menjelaskan, pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk meningkatkan perekonomian, baik dari sisi pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja, dan pembiayaan.

Baca Juga  Harga Jagung Turun di Akhir Pekan, Akibat Peningkatan Produksi Jagung di Argentina

“Dari perspektif pajak, harus menjalankan fungsi multidimensi. Di satu sisi, kami meminta pajak untuk mengumpulkan pendapatan agar APBN sehat dan ekonomi sehat. Namun di sisi lain, kami juga meminta pajak untuk memberikan insentif. Jadi dalam hal ini pajak memang merupakan dimensi yang kompleks. Harus menghimpun penerimaan, tetapi juga harus peka dan peka serta tanggap terhadap kebutuhan ekonomi,” kata Menkeu.

UU HPP juga membuat sistem perpajakan memiliki tata kelola, keadilan, dan kepastian hukum yang lebih baik. Menkeu menilai UU HPP mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

“Kami berharap sistem perpajakan menjadi lebih efisien, netral, fleksibel, efektif, dan adil, serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi perekonomian, khususnya wajib pajak, serta memiliki prediktabilitas atau stabilitas,” ujar Menkeu.

Baca Juga  Pemasok Apple dan Samsung di Vietnam tidur malam untuk mencegah COVID-19 memangkas produksi | TeknoSignal

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh anggota DPR RI dan semua pihak sehingga proses pembahasan UU HPP dapat diselesaikan dengan baik.

“Kami terus berkonsultasi dan terus bersama DPR untuk membahas implikasi hal ini bagi rakyat kami, merumuskan langkah-langkah agar mampu merespons secara responsif, fleksibel, namun tetap akuntabel,” kata Menkeu.

Menteri Keuangan berharap UU HPP dapat menciptakan keadilan dan keberpihakan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Bagi yang lemah diberikan bantuan atau keringanan. Bagi yang memiliki kemampuan, kami berikan kesempatan kepatuhan yang lebih efisien dan sederhana dan kami berharap bersama-sama kita dapat menjaga dan membangun kembali Indonesia,” ujar Menkeu.

UU HPP terdiri dari 9 pasal dan memiliki 6 ruang lingkup pengaturan, antara lain ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, dan cukai.

Baca Juga  KPPU Akhiri Bau Kartel Minyak Goreng, Pemerintah: Kenapa Baru Sekarang?

Belinda Kosasih/ Rekan Layanan Bisnis Perbankan/ Vibiz Consulting



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *