Makin Populer, Kemenkominfo Pantau Aktivitas Transaksi NFT di Indonesia

TEKNOSIGNAL.COM, NFT atau Non-Fungible Token belakangan ini semakin ramai diperbincangkan setelah akun Ghozali Everyday viral.

Nama Ghozali menjadi pusat perhatian karena meraup untung miliaran dari penjualan koleksi foto selfie-nya selama 5 tahun di platform OpenSea.

Koleksi foto selfie tersebut diambil sejak 2017, saat Ghozali berusia 18 tahun. Harga beli NFT Ghozali Everday melonjak setelah banyak kolektor NFT menawarnya.

Dengan kepopuleran NFT belakangan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun merespon fenomena tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingatkan platform transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Baik berupa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Baca Juga  Suzuki Siapkan Mobil Hybrid untuk Pasar Indonesia, Ini Bocorannya

Melalui siaran pers di situs resminya, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, mengatakan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawal kegiatan NFT.

Selain itu, Menkominfo juga berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memantau tren NFT.

“Menkominfo telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia, serta berkoordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan ( Bappebti) sebagai lembaga yang berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto,” kata Dedy dalam keterangan persnya.

Sedangkan berdasarkan UU no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya, mewajibkan seluruh PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) untuk memastikan bahwa platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Baca Juga  Adaro Boss Yakin Perekonomian Indonesia Maju, Apa Indikatornya?

“Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia,” kata Dedy.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak menyikapi tren transaksi NFT, sehingga potensi ekonomi penggunaan NFT tidak berdampak negatif atau melanggar hukum.

Masyarakat juga diminta untuk terus meningkatkan literasi digital agar semakin mahir menggunakan teknologi digital secara produktif dan kondusif.

Selain itu, Kemenkominfo juga akan mengambil tindakan tegas dengan berkoordinasi dengan Bappebti, Polri, dan Kementerian/Lembaga lainnya.

Hal ini bertujuan untuk mengambil tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang menggunakan akun untuk melanggar hukum.[]

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *