Indonesia berpotensi menjadi raksasa digital setelah China dan India

TEKNOSIGNAL.COM, Presiden Joko Widodo memproyeksikan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India. Hal ini akan membawa Indonesia menjadi ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan key speech pada Hari Inovasi Virtual Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin 11 Oktober 2021. Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Jokowi: Indonesia berpotensi menjadi raksasa digital setelah China dan India - Foto 1
(Humas DOK/OJK)

Oleh karena itu, Presiden mendorong jajarannya untuk menjaga dan mengawal perkembangan digitalisasi keuangan yang sedang berkembang saat ini. Gelombang digitalisasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, lanjut Presiden, dipercepat dengan adanya pandemi Covid-19 yang harus disikapi dengan cepat dan tepat.

“Di tengah munculnya perbankan dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, dan inovasi teknologi keuangan lainnya, penipuan dan kejahatan keuangan terus terjadi di masyarakat,” katanya.

Perkembangan yang pesat ini, menurut Jokowi, harus dipertahankan, harus dijaga, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh sehat bagi perekonomian rakyat. “Jika kita mengendalikannya dengan cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan dapat membawa kita menjadi ekonomi terbesar ke-7 dunia pada tahun 2030,” kata Presiden.

Baca Juga  Mengatasi Sasaran Sistem Keberlanjutan dan Risiko Iklim, IBM Luncurkan Perangkat Lunak Berbasis AI

Presiden menjelaskan, momentum ini harus dilanjutkan dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Selain itu, juga harus memiliki mitigasi risiko terhadap kemungkinan terjadinya masalah hukum dan masalah sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

Pembiayaan financial technology juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan, membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melakukan lebih banyak transaksi digital dengan aktivitas fisik minimal, dan membantu UMKM untuk naik kelas dan memasuki ranah digital.

“Saya mempercayakan kepada OJK dan para pelaku usaha di ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti dengan akselerasi literasi keuangan dan literasi digital, sehingga kemajuan inovasi keuangan digital bermanfaat bagi masyarakat luas dan mendorong ekonomi inklusif. pertumbuhan,” jelasnya. .

“Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, sebagai solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh oleh sistem keuangan konvensional,” tambahnya.

Baca Juga  Apa itu TP-Link HomeCare dan haruskah saya menggunakannya? | TeknoSignal

Menurut Kepala Negara, penyedia layanan keuangan digital juga harus Indonesia-centric, tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, tetapi juga membantu mempercepat transformasi keuangan digital di seluruh tanah air. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital dimulai dari desa, dimulai dari pinggiran.

“Tidak hanya agar masyarakat dapat memanfaatkan jasa industri keuangan, tetapi juga untuk memfasilitasi wirausaha mereka dengan risiko rendah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya mengatakan, selain kemudahan komunikasi, perubahan preferensi dan perilaku masyarakat terhadap digital mendorong tumbuhnya start-up di sektor-sektor prioritas, seperti sektor kesehatan. (HealthTech), pertanian (AgriTech), pendidikan (EduTech), dan keuangan (FinTech), yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk berproduksi dan bagi masyarakat luas untuk memperoleh produk dan layanan secara digital.

Jokowi: Indonesia berpotensi menjadi raksasa digital setelah China dan India - Foto 2
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso. (Humas DOK/OJK)

Hingga saat ini, lanjut Wimboh, sudah lebih dari 2.100 start-up di Indonesia, dimana hingga September 2021 sudah ada 7 Unicorn dan 2 Decacorn yang sudah menembus pasar ASEAN. “Tumbuhnya inovasi ini tidak lepas dari penerapan kebijakan yang akomodatif dan antisipatif melalui penerapan prinsip “Light touch and safe harbour”, seperti yang diarahkan Presiden pada beberapa kesempatan sebelumnya, terangnya.

Baca Juga  Saya baru saja membeli keyboard mekanis yang dibuat untuk Mac ini - dan saya menyukainya

Di sektor keuangan, peran OJK sangat penting dan strategis untuk mendukung pengembangan inovasi dalam ekosistem keuangan digital yang terintegrasi. “Lembaga jasa keuangan di Indonesia didorong untuk terus relevan dan responsif terhadap perkembangan teknologi sehingga mampu memberikan nilai tambah kepada masyarakat dalam mendukung inklusi keuangan dan menciptakan stabilitas sektor keuangan,” ujarnya.

Lebih lanjut Wimboh menjelaskan, kerja sama bilateral dengan sejumlah Otoritas Lembaga Jasa Keuangan di berbagai negara juga terus diperkuat, terutama di industri Fintech, antara lain Monetary Authority of Singapore (MAS), Securities Commission (SC) Malaysia, dan Banko Sentral Ng. Pilipina (BSP). ).

“Kerja sama ini merupakan bentuk mekanisme koordinasi antar negara dalam aspek perizinan dan pengawasan,” ujarnya.

Dukungan dari lembaga multilateral, seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia juga telah diberikan untuk pengembangan kebijakan di bidang keuangan digital di Indonesia. []

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *