Buruh Minta Pemerintah Jangan Sombong! Batalkan Semua Peraturan Turunan dari Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan

TEKNOSIGNAL.COM Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Gugatan Pembatalan UU Cipta Kerja yang dibacakan Hakim Konstitusi dalam sidang pada Kamis, 25 November 2021. Asosiasi Serikat Pekerja/Buruh Indonesia (ASPEK Indonesia) ) mendesak Pemerintah untuk tidak memaksakan kehendaknya, terutama terkait dengan berbagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat mendalilkan tuntutannya berdasarkan butir 7 Surat Putusan MK yang tertulis lengkap; (7) Menyatakan untuk menangguhkan semua tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak diperkenankan mengeluarkan peraturan pelaksanaan baru terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.

Mirah Sumirat menegaskan bahwa keputusan dan perintah MK kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, sangat jelas, yaitu pertama-tama menangguhkan semua tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Baca Juga  Nissan Leaf Resmi Dijual Di Indonesia, Lebih Murah Dari Kona Electric

Kedua, juga tidak dibenarkan mengeluarkan peraturan pelaksanaan baru terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.

“Artinya terkait dengan adanya Peraturan Pemerintah yang sudah terbit dan terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja harus dibatalkan. Apalagi PP tersebut bersifat strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan pekerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,” katanya. melalui keterangan tertulisnya, Jumat (26/11/2021).

ASPEK Indonesia mendesak Pemerintah untuk membatalkan 4 Peraturan Pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja bagi klaster tenaga kerja, yaitu:

1. PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing (PP TKA);

2. PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK);

Baca Juga  Pentonic 2000 dari MediaTek adalah chip TV 7nm pertama di dunia, decoding 8K @ 120Hz

3. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *